deduktif

Penalaran Deduktif

Penalaran deduktif adalah suatu penalaran yang berawal pada suatu peristiwa umum, yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini, dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat lebih khusus. Metode ini diawali dari pebentukan teori, hipotesis, definisi operasional, instrumen dan operasionalisasi. Dengan kata lain, untuk memahami suatu gejala terlebih dahulu harus memiliki konsep dan teori tentang gejala tersebut dan selanjutnya dilakukan penelitian di lapangan. Dengan demikian konteks penalaran deduktif tersebut, konsep dan teori merupakan kata kunci untuk memahami suatu gejala.

Entimen (silogisme yang diperpendek)

Entimen merupakan jenis silogisme yang tidak memunculkan Premis Umum,langsung dimulai dengan KEsimpulan dan Premis khusus sebagai penyabab.

Contoh:

Silogisme:

Premis Umum: Orang yang baik tidak mau berbohong

Premis Khusus: Tino orang yang baik

Kesimpulan Tino tidak mau berboohong

Entimen

Tino tidak mau berbohong sebab ia orang yang baik.

Silogisme

Silogisme dapat dibedakan menjadi tiga yaitu :

1. Silogisme Kategorial

Silogisme kategorial disusun berdasarkan klasifikasi premis dan kesimpulan yang kategoris. Premis yang mengandung predikat dalam kesimpulan disebut premis mayor, sedangkan premis yang mengandung subjek dalam kesimpulan disebut premis minor.

Semua mamalia binatang yang melahirkan dan menyusui anaknya. Kerbau termasuk mamalia. Jadi, kerbau : binatang yang melahirkan dan menyusui anaknya.

Yang perlu dicermati adalah, bahwa pola penalaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari kita tidak demikian terlihat, entah di realita pembicaraan sehari-hari, lewat surat kabar, majalah, radio, televisi, dan lain-lain. Oleh sebab itu, dalam menyimak atau mendengarkan atau menerima pendapat seseorang, kita perlu berpikir kritis melihat dasar-dasar pemikiran yang digunakan sehingga kita dapat menilai seberapa tingkat kualitas kesahihan pendapat itu. Dalam hal seperti ini kita perlu mnenentukan:

1) kesimpulan apa yang disampaikan;

2) mencari dasar-dasar atau alasan yang dikemukakan sebagai premis-premisnya

3) menyusun ulang silogisme yang digunakannya; kemudian melihat kesahihannya berdasarkan ketentuan hukum silogisme.

Berdasarkan hal tersebut tentu saja kita akan mampu melihat setiap argumen, pendapat, alasan, atau gagasan yang kita baca atau dengar. Dengan demikian, secara kritis kita mengembangkan sikap berpikir ke arah yang cerdik, pintar, arif, dan tidak menerima begitu saja kebenaran / opini yang dikemukakan pihak lain. Berdasarkan hal inilah akhirnya kita mampu menerima, meluruskan, menyanggah, atau menolak suatu pendapat yang kita terima.

contoh:

Premis Umum : Orang yang baik selalu membuat orang nyaman.

Premis Khusus: Rina adalah muslim yang baik

Kesimpulan: Rina selalu membuat orang nyaman.

2. Silogisme Hipotesis

Silogisme hipotesis yaitu Silogisme yang terdiri atas premis mayor yang berproposisi konditional hipotesis. Konditional hipotesis yaitu : bila premis minornya membenarkan anteseden, simpulannya membenarkan konsekuen. Bila minornya

Menolak anteseden, simpulannya juga menolak konsekuen.

Contoh silogisme hipotesis :

Premis Umum : Semua pelajar tidak boleh merokok sebelum umur 17 tahun.

Premis kHusus : Tino adalah pelajar

Kesimpulan : Tino tidak boleh merokok sebelum umur 17 tahun.

3. Silogisme Alternatif

Silogisme yang terdiri atas premis mayor berupa proposisi alternatif.

Proposisi alternatif yaitu bila premis minornya membenarkan salah satu alternatifnya. Simpulannya akan menolak alternatif yang lain.

Contoh silogisme alternatif :

Premis Umum : Nana masuk sekolah atau absen

Premis Khusus: Nana absen

Kesimpulan : Jadi, Nana tidak masuk sekolah

sumber : http://aristobe74.blogspot.com

wikipedia.com

sri utami n 24209121 3eb13

penalaran induktif

Penalaran Induktif

Penalaran adalah proses berpikir yang bertolak dari pengamatan indera (observasi empirik) yang menghasilkan sejumlah konsep dan pengertian. Berdasarkan pengamatan yang sejenis juga akan terbentuk proposisi – proposisi yang sejenis, berdasarkan sejumlah proposisi yang diketahui atau dianggap benar, orang menyimpulkan sebuah proposisi baru yang sebelumnya tidak diketahui. Proses inilah yang disebut menalar. Dalam penalaran, proposisi yang dijadikan dasar penyimpulan disebut dengan premis (antesedens) dan hasil kesimpulannya disebut dengan konklusi (consequence). Hubungan antara premis dan konklusi disebut konsekuensi.Ada dua jenis metode dalam menalar yaitu induktif dan deduktif.

Metode induktif
Metode berpikir induktif adalah metode yang digunakan dalam berpikir dengan bertolak dari hal-hal khusus ke umum.
Hukum yang disimpulkan difenomena yang diselidiki berlaku bagi fenomena sejenis yang belum diteliti.
Generalisasi adalah bentuk dari metode berpikir induktif.

Metode deduktif
Metode berpikir deduktif adalah metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus.
Contoh: Masyarakat Indonesia konsumtif (umum) dikarenakan adanya perubahan arti sebuah kesuksesan (khusus) dan kegiatan imitasi (khusus) dari media-media hiburan yang menampilkan gaya hidup konsumtif sebagai prestasi sosial dan penanda status sosial.

Generalisasi adalah proses penalaran yang bertolak dari fenomena individual menuju kesimpulan umum.

Contoh:

Tamara Bleszynski adalah bintang iklan, dan ia berparas cantik.
Nia Ramadhani adalah bintang iklan, dan ia berparas cantik.
Generalisasi: Semua bintang sinetron berparas cantik

Pernyataan “semua bintang sinetron berparas cantik” hanya memiliki kebenaran probabilitas karena belum pernah diselidiki kebenarannya.

Contoh kesalahannya:
Omas juga bintang iklan, tetapi tidak berparas cantik.

Macam-macam generalisasi

Generalisasi sempurna
Adalah generalisasi dimana seluruh fenomena yang menjadi dasar penyimpulan diselidiki.
Contoh: sensus penduduk

Generalisasi tidak sempurna
Adalah generalisasi dimana kesimpulan diambil dari sebagian fenomena yang diselidiki diterapkan juga untuk semua fenomena yang belum diselidiki.
Contoh: Hampir seluruh pria dewasa di Indonesia senang memakai celana pantalon.

Prosedur pengujian generalisasi tidak sempurna
Generalisasi yang tidak sempurna juga dapat menghasilkan kebenaran apabila melalui prosedur pengujian yang benar.
Prosedur pengujian atas generalisasi tersebut adalah:
1. Jumlah sampel yang diteliti terwakili.
2. Sampel harus bervariasi.
3. Mempertimbangkan hal-hal yang menyimpang dari fenomena umum/ tidak umum.

SUMBER
http://hari.bukuoke.com/2010/12/penalaran-induktif/
http://wikipedia.com

AIR DAN LINGKUNGAN

Penyerapan air
Air merupakan salah satu elemen terpenting dalam kehidupan manusia. Tanpa air tentu manusia tidak bisa bertahan hidup, namun seiring perkembangan zaman air bersih mulai sulit didapatkan, apalagi di daerah perkotaan,manusia harus mengeluarkan uang yang cukup besar untuk bisa mengkonsumsi air bersih. Seharusnya air adalah suatu objek bebas yang semua manusia bisa dapatkan secara cuma-cuma. Namun manusia terkadang lalai tanpa sadar atau bahkan sadar mencemari lingkungan mereka terutama yang berhubungan dengan elemen air. Pembuangan limbah secara serampangan pun menjadi salah satu penyebab air bersih menjadi mahal harganya, berbagai instansi pemerintah pun seperti PDAM pun memanfaatkan hal tersebut sebagai lahan keuntungan. Perkembangan teknologi yang semakin canggih dijadikan jalan keluar dalam pengadaan air bersih di ibukota.
Sampah dan area hijau
Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, kebutuhan akan sarana penunjang kehidupan manusia semakin banyak gedung dan sarana yang dibangun di perkotaan. Pembangunan yang terus menerus tanpa diimbangi dengan kepedulian lingkungan merupakan salah satu penyebab banjir. Semakin sedikitnya area hijau sebagai fungsi penyerapan air menjadikan air lebih banyak tersalurkan pada irigasi tanpa terserap oleh pepohonan. Keadaan ini mengakibatkan saluran air seperti kali penuh dan meluar saat hujan, banyaknya sampah yang dibuang di saluran air pun memperburuk keadaan ini. Bahkan tanpa kita sadari banyaknya pembetonan jalan yang konon lebih kokoh dan kuat dari aspal pun turut berperan sebagi penyebab banjir. Beton tersebut menghalangi air untuk diserap tanah, alhasil air hujan mengalir ke parit atau saluran. Keadaan akan baik-baik saja jika saluran atau parit bersih dan tidak mampat oleh sampah, namun pada kenyataannya parit atau saluran air lebih banyak di jejali sampah ketimbang air. Parit atau saluran bahkan kali yang penuh bahkan mampat karena sampah mengakibatkan air tidak mengalir dan meluap , itulah penyebab banjir. Sampah yang menghalangi saluran air, area hijau sebagai sarana penyerapan air merupakan beberapa penyebab terjadinya banjir


SRI UTAMI N 3EB13 24209121

surat-surat berharga

Minggu, 09 Agustus 2009
SURAT SURAT BERHARGA
Modul Seri XII: Aspek Hukum Dalam Ekonomi

Dosen: Gunawan Wibisono SH MSI


SURAT SURAT BERHARGA



Tujuan Instruksional Umum

Pada akhir pokok ini mahasiswa diharapkan dapat :

1. Memahami pengertian surat berharga dan ruang lingkup surat berharga

2. Memahami pengertian dan penggunaan surat berharga dan jenis-jenisnya

Tujuan Instruksional Khusus

Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa diharapkan dapat :

1. Menjelaskan mengenai pengertian surah berharga

2. Menjelaskan mengenai jenis-jenis surat berharga

3. Menjelaskan mengenai surat yang berharga seperti cek dan wesel dan fungsi surat berharga

Ad. 1. Pengertian Surat Berharga

Sesuatu surat dapat dikatakan sebagai surat berharga apabila surat-surat tersebut mempunyai nilai seperti uang tunai dan dapat ditukarkan dengan uang tunai.

Surat-surat berharga yang dikeluarkan dapat digolongkan menjadi 2 (dua) golongan yaitu :

a. Surat Berharga (Negotiable Instrument), dikatakan surat berharga apabila surat tersebut sengaja diterbitkan sebagai pemenuhan suatu prestasi, berupa pembayaran sejumlah uang, tetapi tidak dilakukan dengan mata uang melainkan dengan alat pembayaran lain seperti cek, wesel, surat sanggup, commercial paper dll.

b. Surat yang Berharga (Letter of Value) merupakan surat yang diterbitkan sebagai pemenuhan prestasi yang berupa bukan pembayaran sejumlah uang, melainkan sebagai bukti diri bagi pemegangnya, seperti KTP, SIM, Kartu Kredit, ATM dll.

Ad. 2. Jenis- jenis Surat Berharga

Dalam lalu lintas uang dikenal dengan antara lain :

• Wesel

• Cek

• Bilyet Giro

• Surat Sanggup

• Commercial Paper

• Surat Berharga Pasar Uang

• Garansi Bank

• Sertifikat Bank Indonesia

“Wesel” di dalam naskah surat wesel yang bersangkutan dan perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu ; nama orang yang harus membayar (tersangkut / tertarik), penetapan hari bayar, penetapan tempat pembayaran yang harus dilakukan, tanggal dan tempat wesel diterbitkan, dan tanda tangan penerbit.

Apabila salah satu syarat tersebut tidak dipenuhi, maka surat tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai Surat Wesel, kecuali ada syarat pengecualian yang telah diaturnya.

Akseptasi adalah suatu pernyataan sanggup untuk membayar dari tertarik / pembayar yang ditulis di atas surat-surat weselserta ditanda tangani. Maka terdapat suatu Hak Regres, yaitu merupakan hak untuk menegur bagi setiap tertarik yang menolak untuk melakukan akseptasi / menolak untuk menyetujui pembayaran wesel tersebut, walaupun hari pembayarannya belum tiba.

Macam-macam wesel berdasarkan penentuan hari pembayaran surat wesel.

Terdapat 4 macam surat wesel di mana pengaturan hari pembayaran yang berlainan, yaitu :

1. Wesel yang harus dibayar pada saat ditunjukannya (wesel unjuk)

2. Wesel yang harus dibayar pada waktu setelah ditunjukkannnya (wesel setelah unjuk)

3. Wesel yang harus dibayar pada waktu sejak tanggal penarikannya

4. Wesel yang harus dibayar pada tanggal tertentu yang tertera dalam surat weselnya.

Pasal 132 ayat (2) KUH Dagang, apabila wesel yang hari bayarnya dilakukan dengan cara lain selain ke-4 (empat) cara di atas atau menetapkan pembayaran dengan cara di atas atau menetapkan pembayaran dengan cara diangsur maka dianggap batal demi hukum.

Ad. 3. Surat-surat berharga

CEK, merupakan warkat yang berisi perintah tidak bersyarat kepada bank-bank yang memelihara rekening nasabah untuk membayarkan suatu jumlah uang tertentu kepada orang tertentu atau yang ditunjuk olehnya atau pembawanya.

Dasar hukum pengaturan cek diatur dalam pasal 178 sampai dengan 229 KUH Dagang, di samping itu ada tambahan penjelasan yang dimuat dalam surat edaran Bank Indonesia. Dalam pasal 178 KUH Dagang ditentukan syarat untuk cek sebagai surat berharga :

1. Harus terdapat perkataan “Cek” dalam bahasa yang dipakai untuk merumuskan bunyi cek tersebut.

2. Surat cek harus berisi perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu.

3. Nama orang yang harus membayar (tertarik) harus selalu disuatu bank.

4. Penunjukkan tempat pembayaran.

5. Penyebutan tanggal dan tempat penarikan cek.

6. Tanda tangan yang menarik cek.

Apabila salah satu syarat tersebut di atas belum terpenuhi maka surat tersebut tidak dikatakan sebagai cek menurut pasal 179 (1) KUH Dagang.

Cek merupakan salah satu surat berharga, karena itu hak atas cek dapat dipindah tangankan kepada orang lain, dengan cara endosemen dan dilanjutkan dengan penyerahan.

Jenis-jenis cek berdasarkan ketentuan yang bersifat khusus menyebabkan adanya beberapa jenis cek yaitu :

a. Cek atas unjuk / pembawa (Aan forder), di mana bank akan membayarkan kepada siapa saja yang datang untuk meng-uang-kan cek tersebut kepadanya.

b. Cek atas nama (Aan order), di mana bank akan membayar kepada orang yang namanya tercantum di dalam cek yang bersangkutan.

c. Cek atas pembawa, di mana bank akan memperlakukan cek semacam ini sebagai cek atas unjuk, akan tetapi hal ini berbeda apabila sebutan pembawa dicoret, maka cek tersebut berlaku sebagai cek atas nama.

d. Cek mundur (Post dated cheque), merupakan cek yang oleh penariknya diberi tanggal akan datang, dengan demikian cek yang bersangkutan hanya dapat diuangkan pada tanggal yang telah dicantumkan dalam cek yang bersangkutan.

e. Cek silang (Crossed cheque), merupakan cek yang diberikan tanda silang (crossed cheque) // garis miring yang sejajar pada bagian muka. Tanda silang tersebut memberikan petunjuk kepada bank pembayar bahwa cek tersebut hanya dapat dibayarkan kepada suatu bank yang disebut di antara kedua garis silang sejajar, dengan demikian cek silang hanyalah untuk disetorkan ke dalam rekening saja, sehingga cek yang bersangkutan hanya dapat dikliringkan pada bank tersebut.

f. Cek kosong, merupakan cek yang pada saat diajukan kepada bank tertarik untuk diuangkan, tidak tersedia dana yang cukup pada rekening nasabah penarik cek tersebut.

Apabila nasabah (pemegang rekening) tersebut melakukan penarikan cek kosong selama 3 (tiga) kali berturut-turut dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, maka rekening harus segera ditutup dan penutupan harus dilaporkan kepada Bank Indonesia, yang berarti pemegang rekening tersebut tidak boleh berhubungan dengan bank-bank yang ada di Indonesia maupun di luar negeri.

Setiap pemegang hak atas cek mempunyak Hak Regrets apabila tidak berhasil menguangkan cek yang diunjukkan kepada Bank karena bank menolak untuk membayarnya, oleh UU diberikan hak untuk menuntut para penghutan (penerbit, endosan, avails) cek untuk melakukan pembayaran asalkan cek yang dimaksud belum kadaluarsa.

Bilyet Giro

Merupakan surat perintah dari nasabah kepada Bank penyimpan dana untuk memindahkan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa bilyet giro merupakan surat yang berharga dapat dialihkan/diperdagangkan serta ditukarkan dengan uang seperti halnya cek, apabila bilyet giro tersebut tidak disebutkan tidak diisikan nama si penerima dana oleh penariknya, sehingga mudah untuk dialihkan dari tangan yang satu ke tangan yang lain.

Dengan demikian pembayaran bilyet giro tidak dapat dilakukan dengan uang tunai dan tidak dapat dipindahtangankan melalui endosemen. Endosemen adalah penyerahan suatu surat atas tertunjuk oleh seseorang yang berhak/pemegang kepada orang lain dengan disertai pernyataan mengalihkan haknya atas surat yang ditulis pada surat tersebut.

Dasar hukum bagi bilyet giro, diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 28/32/UPB, tanggal 4 Juli 1995 jo Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/32/Kep/Dir, tanggal 4 Juli 1995.

Suatu Bilyet Giro harus memenuhi syarat format sebagai berikut:

1. Nama “Bilyet Giro” dan nomor bilyet giro yang bersangkutan

2. Nama tertarik

3. Perintah yang jelas dan tanpa syarat untuk memindahkan dana atas beban rekening

penarik

4. Nama dan nomor rekening pemegang

5. Nama bank penerima

6. Jumlah dana yang dipindahbukukan baik dalam angka maupun dalam huruf selengkap-

lengkapnya.

7. Tempat dan tanggal penarikan

8. Tanda tangan, nama jelas dan atau dilengkapi dengan cap/stempel sesuai persyaratan

pembukaan rekening

Bilyet giro yang tidak memenuhi persyaratan di atas maka tidak berlaku sebagai bilyet giro.

Surat Sanggup (Surat Promes/aksep)

Merupakan surat yang dibuat oleh seseorang yang berisikan suatu kesanggupan untk membayar sejumlah uang pada waktu tertentu.

Dasar hukum surat sanggup diatur dalam Pasal 174 sampai dengan Pasal 177 KIH Dagang.

Agar surat sanggup dapat dikatakan sebagai surat sanggup maka harus berisikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyebutan “Surat Sanggup” dimuatkan dalam teksnya sendiri

2. Kesanggupan tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu

3. Penetapan hari bayarnya

4. Penetapan tempat di mana pembayaran harus dilakukan

5. Nama orang yang kepadanya pembayaran harus dilakukan

6. Tanggal dan tempat surat sanggup itu ditandatangani

7. Tanda tangan orangyang mengeluarkan surat sanggup itu.

Salah satu di atas tida ada maka surat tersebut tidak dapat dikatakan sebagai surat sanggup, kecuali:

a. Bila tidak menyebutkan hari bayarnyamaka dianggap dibayar pada saat diunjukkan

b. Bila tidak menyebutkan tempat pembayaran maka tempat penandatangan dianggap

sebagai tempat pembayaran

c. Bila tidak menyebutkan tempat ditandatangani maka dianggap ditanda tangani di tempat

yang tertera di samping nama penanda tangan.

Perbedaan poko antara surat sanggup dengan wesel adalah bahwa wesel merupakan surat perintah membayar, sedangkan surat sanggup adalah surat janji/kesanggupan untuk membayar. Karena wesel merupakan surat perintah untuk membayar maka dalam wesel ada pihak yang diperintah untuk membayara yang disebut dengan tertarik, sedangkan dalam surat sanggup tidak ada.

Surat sanggup dapat diterbitkan oleh subjek hukum baik yang merupakan subjek hukum perorangan maupun badan hukum. Khusus surat sanggup yang diterbitkan oleh badan hukum merupakan Perusahaan Pembiayaan (Financial Institution) yang diatur dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 606/KMK/1995, tanggal 19 Desember 1995, yang pada intinya bahwa perusahaan pembiayaan dalam menerbitkan surat sanggup berlaku beberapa ketentuan yaitu:

a. Perusahaan pembiayaan dialrang menerbitkan surat sanggup kecuali sebagai jaminan

atas hutan kepada bank yang menjadi kreditor

b. Perusahaan pembiayaan dilarang memberikan jaminan dalam segal bentuk kepada

pihak lain

c. Surat sanggup yang diterbitkan sesuai dengan yang dimaksud pada huruf a diatas tidak

dapat dialihkan dan dikuasakan kepada pihak manapun juga (non negotiable).

Berdasarkan huruf b diatas, maka perusahaan pembiayaan tidak diperbolehkan menjadi penjamin hutan pihak lain termasuk dalam bentuk corporate quarantee.

Commercial Paper

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia SE No. 28/49/UPG, tanggal 11 Agustus 1995 mengenai Persyaratan Penerbitan dan Perdagangan Surat Berharga Komersial (Commercial Paper) melalui Bank Umum di Indosia, yaitu merupakan surat sanggup tanpa jaminan berjangka waktu pendek yang diterbitkan oleh perusahaan bukan bank dan diperdagangkan melalui bank (Bank Umum sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan) atau perusahaan efek dengan sistem diskonto.

Commercial Paper dapat diterbitkan dan diperdagangkan melalui perbankan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Mencantumkan:

a. Klausula sanggup dan kata-kata “Surat Sanggup” di dalam teksnya dan dinyatakan

dalam bahasa Indonesia

b. Janji tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu

c. Penetapan hari bayar

d. Penetapan tempat pembayaran

e. Nama pihak yang harus menerima pembayaran atau penggantian

f. Tanggal dan tempat CP diterbitkan

g. Tanda tangan penerbit

2. Berjangka waktu paling lama 270 (dua ratus tujuh puluh) hari

3. Diterbitkan oleh perusahaan bukan bank yang berbadan hukum Indonesia

4. Telah memperoleh peringkat yang ditetapkan oleh lembaga dari Bapepam

5. Pada halaman muka CP sekurang-kurangnya dicantumkan hal-hal sebagai berikut:

a. Kata-kata “Surat Berharga Komersial” (Commercial Paper) yang ditulis setelah kata-

kata “Surat Sanggup”

b. Klausula dapat diperdagangkan pada bagian atas dan dicetak dengan huruf tebal

c. Pernyataan tanpa protes dan tanpa biaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176

jo Pasal 145 KUH Dagang

d. Nama bank atau perusahaan efek dan nama serta tanda tangan pejabat bank atau

perusahaan efek yang ditunjuk sebagai agen penerbit sebagai tanda keaslian CP,

dengan menempatkan logo bank atau perusahaan efek secara tidak menyolok

e. Nama dan almat bank yang ditunjuk sebagai agen pembayaran, dengan menempatkan logo bank yang bersangkutan secara tidak menyolok

f. Nomor seri CP

g. Keterangan mengenai cara penguasaan CP sebagai berikut:

1) CP yang jatuh waktu dapat ditagihkan sejumlah nilai nominal pada agen

pembayaran selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak saat jatuh waktu.

2) Setelah jangka waktu 6 (enam) bulan tersebut CP hanya dapat ditagihkan

langsung kepada penerbit.

h. Pada halaman belakan CP dicantumkan hal-hal sebagai berikut:

1) Pernyataan mengenai endossement blako tanpa hak regres dengan klausula untuk saya kepada pembawa tanpa hak regres. Dengan pengertian bahwa pemindahtangan CP untuk pertama kalinya dilakukan dengan cara endossement blako seperti diatur dalam Pasal 111 jo Pasal 113 KUH Dagang sehingga CP dapat bersifat sebagai surat sanggup atas unjuk setelah diendosir, dan untuk memenuhi persyaratan tanpa jaminan dari endosan, endosemen tersebut harus dinyatakan dengan jelas yaitu tanpa hak regres (without recourse)

2) Cara penghitungan nilai tunai

i. CP yang pencantuman jumlah uangnya berbeda antara yang tertulis dalam angka dengan yang tertulis dalam huruf, yang berlaku adalah jumlah dalam huruf selengkap-lengkapnya

j. CP yang jumlah uangnya dicantumkan berkali-kali dan tidak sama besarnya, maka yang berlaku adalah jumlah yang terkecil.

k. Setiap perubahan alamat yang telah tertulis pada CP harus ditandatangani oleh penerbit dan pengatur penerbitan di tempat kosong yang terdekat dengan perubahan dengan mencantumkan tanggal perubahan tersebut dilakukan

Persyaratan sebagai agen penerbit, agen pembayar, pedagang efek dan pemodal atas suatu Commercial Paper harus memenuhi persyaratan yaitu:

1. Dalam 12 (dua belas) bulan terakhir tingkat kesehatan dan permodalan tergolong sehat

2. CP yang bersangkutan termasuk dalam kualitas investasi (investment grade) sebagaimana ditetapkan olehlembaga pemerintah efek.

3. CP tersebut bukan diterbitkan oleh perusahaan yang merupakan anggota grup/kelompok bank yang bersangkutan (tidak berlaku apabila bank bertindak sebagai pedagang efek).

4. CP tersebut bukan diterbitkan oleh perusahaan yang pada saat merencanakan penerbitan CP dimaksud mempunyai pinjaman yang digolongkan diragukan dan macet sebagaimana diatus dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 26/22/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP masing-masing tertanggal 29 Mei 1993 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif.

5. Kewajiban bank yang bertindak sebagai pengatur penerbitan adalah:

a. Menyiapkan dan menyebarluaskan memorandum penerbitan yang obyektif

b. Melaporkan kegiatan sebagai pengatur penerbitan CP kepada Bank Indonesia

6. Kewajiban bank yang bertindak sebagai agen penerbit adalah meneliti kebenaran prosedur penerbitan CP baik dari segi administrasi maupun yuridis

7. Persyaratan bagi bank yang bertindak sebagai pemodal atas suatu CP adalah:

a. Pembelian CP oleh bank untuk kepentingan sendiri, diperlakukan sebagai pembelian surat berharga.

b. Pembelian CP oleh bank tidak dapat diperhitungkan sebagai angsuran atau pelunasan kredit bank secara langsung maupun tidak langsung yang telah diberikan oleh bank tersebut kepada penerbit CP.

Pelanggaran oleh bank atas ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia mengenai CP dikenakan sanksi administratif, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 dan Pasal 53 Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

http://teorikuliah.blogspot.com/2009/08/surat-surat-berharga.html
sri utami n 24209121 2eb13

Kesepakatan Ulama Tentang Hukum Asuransi Syariah

Artikel ini dipublish pada 28 February 2011 at 02:40 oleh Choir
Hukum asuransi syariah itu apakah sudah mufakat di antara ulama kehalalannya?
Isu asuransi ini memang termasuk isu yang mengundang perbedaan pendapat di antara para ulama, baik yang pro maupun kontra. Munculnya pendapat yang kontra antara lain disebabkan oleh sejumlah alasan. Yaitu, asuransi merupakan bisnis pertaruhan dan ketidakpastian. Apalagi jika dikaitkan dengan asuransi jiwa, dimana sebagian pihak berpendapat bahwa asuransi jiwa ini seolah-olah merupakan upaya untuk “menantang” takdir Allah. Bahkan di negara Barat, sudah banyak kasus terjadi, dimana ahli waris tega “mencelakakan” orangtua atau keluarga yang menjadi pemegang polis demi mendapatkan harta dari klaim asuransi. Akibatnya, sebagian ulama di Barat kemudian mengharamkan asuransi jiwa.

Namun demikian, semua sisi buruk tersebut dapat diatasi ketika “aturan main” asuransi ini disesuaikan dengan syariah. Menurut pendapat mayoritas / jumhur ulama, asuransi ini bukan bisnis pertaruhan dan ketidakpastian, melainkan salah satu cara untuk mempersiapkan masa depan, sebagaimana yang telah diperintahkan Allah dalam QS 59 : 18. Kemudian, asuransi ini juga dapat menjadi sarana untuk mempersiapkan generasi penerus yang lebih baik, dan bukan generasi penerus yang lemah dan tidak berdaya (QS 4 : 9). Sehingga, keikutsertaan kita pada asuransi pendidikan anak sebagai contoh, merupakan salah satu cara untuk menjamin keberlangsungan pendidikan generasi yang akan datang.
Selanjutnya, jenis transaksi yang dikembangkan asuransi syariah pun memiliki filosofi yang berbeda dengan asuransi konvensional. Pada konsep konvensional, premi yang dibayarkan kepada perusahaan, menjadi milik perusahaan, sehingga perusahaan tersebut bebas menginvestasikan dana premi dimana saja, tanpa mempedulikan halal dan haramnya. Sementara pada akad syariah, ada dua transaksi yang dikembangkan, yaitu tabarru’ (kebajikan) dan tijarah/bisnis melalui akad mudharabah (bagi hasil).
Pada akad tabarru’, para pemegang polis saling menghibahkan dananya untuk kepentingan bersama. Dana inilah yang nantinya diberikan kepada pemegang polis ketika “terjadi sesuatu” pada mereka. Filosofi yang dibangun disini adalah rasa kepedulian dan semangat tolong menolong, sebagaimana yang dinyatakan dalam QS 5 : 2. Sehingga, semangat persaudaraan sebagai satu tubuh yang kokoh akan terlihat disini, dimana apabila satu bagian sakit, yang lain pun akan turut merasakannya (HR Muslim dari Nu’man bin Basyir ra).
Selanjutnya pada akad mudharabah, hubungan antara pemegang polis dengan perusahaan adalah hubungan antara investor (rabbul maal, yaitu peserta asuransi) dengan pengelola dana (mudharib, yaitu perusahaan). Perusahaan berkewajiban untuk menginvestasikan dana pemegang polis pada sektor-sektor usaha yang halal dan thayyib. Setiap keuntungan yang diperoleh kemudian dibagikan berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah disepakati.
Dengan konsep seperti ini, maka tidak perlu ada keraguan lagi tentang kehalalan produk asuransi syariah. Apalagi, Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI telah mengeluarkan Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, sebagai landasan syar’i dibolehkannya praktek asuransi syariah di tanah air. Wallahu a’lam.
Serial Tanya-Jawab ini dikutip dari Republika yang diasuh oleh Dr Irfan Syauqi Beik.
Program Studi Ekonomi Syariah Departemen Ilmu Ekonomi FEM IPB
http://zonaekis.com/kesepakatan-ulama-tentang-hukum-asuransi-syariah#more-2370

sri utami n 2eb13 24209121

hukum dagang

Hukum dagang ialah hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan untuk memperoleh keuntungan . atau hukum yang mengatur hubungan hukum antara manusia dan badan-badan hukum satu sama lainnya dalam lapangan perdagangan . Sistem hukum dagang menurut arti luas dibagi 2 : tertulis dan tidak tertulis tentang aturan perdagangan.

Perkembangan Hukum Dagang di Dunia

Perkembangan hukum dagang sebenarnya telah di mulai sejak abad pertengahan eropa (1000/ 1500) yang terjadi di Negara dan kota-kota di Eropa dan pada zaman itu di Italia dan perancis selatan telah lahir kota-kota sebagai pusat perdagangan (Genoa, Florence, vennetia, Marseille, Barcelona dan Negara-negara lainnya ) .

Tetapi pada saat itu hokum Romawi (corpus lurus civilis ) tidak dapat menyelsaikan perkara-perkara dalam perdagangan , maka dibuatlah hokum baru di samping hukum Romawi yang berdiri sendiri pada abad ke-16 & ke- 17 yang berlaku bagi golongan yang disebut hokum pedagang (koopmansrecht) khususnya mengatur perkara di bidang perdagangan (peradilan perdagangan ) dan hokum pedagang ini bersifat unifikasi
Karena bertambah pesatnya hubungan dagang maka pada abad ke-17 diadakan kodifikasi dalam hokum dagang oleh mentri keuangan dari raja Louis XIV (1613-1715) yaitu Corbert dengan peraturan (ORDONNANCE DU COMMERCE) 1673. Dan pada tahun 1681 disusun ORDONNANCE DE LA MARINE yang mengatur tenteng kedaulatan

Dan pada tahun 1807 di Perancis di buat hokum dagang tersendiri dari hokum sipil yang ada yaitu (CODE DE COMMERCE ) yang tersusun dari ordonnance du commerce (1673) dan ordonnance du la marine(1838) . Pada saat itu Nederlands menginginkan adanya hokum dagang tersendiri yaitu KUHD belanda , dan pada tahun 1819 drencanakan dalam KUHD ini ada 3 kitab dan tidak mengenal peradilan khusus . lalu pada tahun 1838 akhirnya di sahkan .

KUHD Belanda berdasarkan azas konkordansi KUHD belanda 1838 menjadi contoh bagi pemmbuatan KUHD di Indonesia pada tahun 1848 . dan pada akhir abad ke-19 Prof. molengraaff merancang UU kepailitan sebagai buku III di KUHD Nederlands menjadi UU yang berdiri sendiri (1893 berlaku 1896).Dan sampai sekarang KUHD Indonesia memiliki 2 kitab yaitu , tentang dagang umumnya dan tentang hak-hak dan kewajiban yang tertib dari pelayaran

sumber :
http://www.gudang-hukum.co.cc/2009/12/pengertian-definisi-hukum-dagang.html
http://www.gudang-hukum.co.cc/2009/12/sejarah-perkembangan-hukum-dagang.html
http://www.gudangmateri.com/2010/10/definisi-dan-sejarah-hukum-dagang.html


sri utami n 2eb13 24109121

SUBJEK DAN OBJEK HUKUM

SUBJEK DAN OBJEK HUKUM

Subjek hukum adalah setiap makhluk yang memiliki,memperoleh dan menggunakan hak-hak kewajiban dalam lalu lintas hukum.
Subjek hukum terdiri dari 2 jenis, yaitu:
- Manusia Biasa
- Badan Hukum

Badan Hukum dibedakan dalam dua bentuk, yaitu:
- Badan Hukum Publik
- Badan Hukum Privat

obyek hukum menurut pasal 499 KUHP Perdata , yakni benda."segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum atau segaka sesuatu yang menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum atau segala sesuatu yang menjadi objek hak milik"

Jenis Obyek Hukum :
Benda yang bersifat kebendaan
- Benda bergerak\tidak tetap
- Benda tidak bergerak

Benda yang bersifat tidak kebendaan

Hak kebendaan yang bersifat sebagai pelunasan hutang yang melekat pada kreditur yang memberikan kewenangan untuk melakukan eksekusi kepada benda yang dijadikan jaminan jika debitur melakukan wanprestasi terhadap suatu prestasi (perjanjian).

Macam-macam pelunasan hutang :

1.Jaminan Umum
a. Benda tersebut bersifat ekonomis (dapat dinilai dengan uang).
b. Benda tersebut dapat dipindah tangankan haknya kepada pihaklain.
2.JaminanKhusus a.Gadai
Hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu hutang.
b.Hipotik
Suatu hak kebendaan atas benda tidak bergerak untuk mengambil penggantian dari padanya bagi pelunasan suatu perhutangan.
c. Hak Tanggungan
Hak jaminan atas tanah yang dibebankan berikut benda-benda lain yang merupakan suatu satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan hutang dan memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur yang lain.
d. Fidusia
Suatu perjanjian accesor antara debitur dan kreditur yang isinya penyerahan hak milik secara kepercayaan atau benda bergerak milik debitur kepada kreditur.


sri utami N 24209121 2EB13

DEFINISI, TUJUAN, DAN ASPEK DARI HUKUM EKONOMI

HUKUM EKONOMI
Hukum ekonomi adalah suatu hubungan sebab akibat atau pertalian peristiwa ekonomi yang saling berhubungan satu dengan yang lain dalam kehidupan ekonomi sehari-hari dalam masyarakat.
Lahirnya hukum ekonomi disebabkan oleh semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan perekonomian. Di seluruh dunia hukum yang berfungsi mengatur dan membatasi kegiatan-kegiatan ekonomi dengan harapan pembangunan perekonomian tidak mengabaikan hak-hak dan kepentingan masyarakat. Rochmat Soemitro memberikan definisi, hukum ekonomi merupakan sebagian keseluruhan norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai satu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi di mana saling berhadapan kepentingan masyarakat. Sedang Sunaryati Hartono menyatakan hukum ekonomi indonesia adalah keseliruhan kaidah-kaidah dan putusan-putusan hukum yang secara khusus mengatur kegiatan dan kehidupan ekonomi di Indonesia.
Sunaryati hartono juga membedakan hukum ekonomi Indonesia ke dalam dua macam, yaitu:
a. Hukum ekonomi pembangunan, yaitu seluruh peraturan dan pemikiran hokum mengenai cara-cara peningkatan dan pengembangan kehidupan ekonomi (misal hukum perusahaan dan hukum penanaman modal)
b. Hukum ekonomi sosial, yaitu seluruh peraturan dan pemikiran hokum mengenai cara-cara pembagian hasil pembangunan ekonomi secara adil dan merata, sesuai dengan hak asasi manusia (misal, hukum perburuhan dan hukum perumahan).
Hukum ekonomi adalah hukum yang berkaitan dengan berbagai aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi dalam berbagai kegiatan bidangnya ada yang diatur oleh hukum, ada pula yang tidak atau belim diatur oleh hukum. Jadi hukum ekonomi mempunyai ruang lingkup pengertian yang luas meliputi semua persoalan berkaitan dengan hubungan antara hukum dan kegiatan-kegiatan ekonomi.
Hukum ekonomi merupakan kajian baru yang berawal dari konsep kajian hukum dagang. Jadi embrio dari hukum ekonomi adalah kajian hukum dagang dan perkembangan pada bagian dari hukum perdata.
Kajian hukum perdata, dalam hal ini hukum dagang, selalu mempunyai tekanan utama pada perikatan para pihak (hubungan hukum para pihak) dan tekanan utama pada hak dan kewajiban para pihak. Pengkajian hukum dagang juga dikaji dengan pendekatan mikro saja sehingga hukum dagang berada dalam ranah privat. Sedang hukum ekonomi tidak hanya dikaji dari hukum perdata saja tapi harus dikaji dari banyak aspek sehingga membutuhkan metode pendekatan yang berbeda dari kajian hukum dagang atau perdata umumnya. Hukum ekonomi mempunyai kajian dengan pendekatan makro dan mikro. Kajian yang berkonsep makro maksudnya ialah kajian hukum terhadap setiap hal yang ada kaitannya dengan kegiatan pelaku ekonomi secara makro, dalam bagian ini ada campur tangan negara terhadap kegiatan tersebut sehingga tercapai masyarakat ekonomi
yang sehat dan wajar (ruang lingkup publik). Sedangkan kajian yang berkonsep mikro maksudnya ialah kajian yang mempunyai wawasan khusus terhadap hubungan-hubungan yang tercipta karena adanya hubungan hukum para pihak yang sifatnya nasional, kondisional, situasional (ruang lingkup hukum privat).Dengan demikian hukum ekonomi berada dalam ranah atau mengacu pada hukum privat dan publik.
Contoh hukum ekonomi :
1. Jika harga sembako atau sembilan bahan pokok naik maka harga-harga barang lain biasanya akan ikut merambat naik.
2. Apabila pada suatu lokasi berdiri sebuah pusat pertokoan hipermarket yang besar dengan harga yang sangat murah maka dapat dipastikan peritel atau toko-toko kecil yang berada di sekitarnya akan kehilangan omset atau mati gulung tikar.
3. Jika nilai kurs dollar amerika naik tajam maka banyak perusahaan yang modalnya berasal dari pinjaman luar negeri akan bangkrut.
4. Turunnya harga elpiji / lpg akan menaikkan jumlah penjualan kompor gas baik buatan dalam negeri maupun luar negeri.
5. Semakin tinggi bunga bank untuk tabungan maka jumlah uang yang beredar akan menurun dan terjadi penurunan jumlah permintaan barang dan jasa secara umum.
Masih banyak contoh lainnya yang dapat anda temukan sendiri.
Contoh hukum ekonomi :
1. Jika harga sembako atau sembilan bahan pokok naik maka harga-harga barang lain biasanya akan ikut merambat naik.
2. Apabila pada suatu lokasi berdiri sebuah pusat pertokoan hipermarket yang besar dengan harga yang sangat murah maka dapat dipastikan peritel atau toko-toko kecil yang berada di sekitarnya akan kehilangan omset atau mati gulung tikar.
3. Jika nilai kurs dollar amerika naik tajam maka banyak perusahaan yang modalnya berasal dari pinjaman luar negeri akan bangkrut.
4. Turunnya harga elpiji / lpg akan menaikkan jumlah penjualan kompor gas baik buatan dalam negeri maupun luar negeri.
5. Semakin tinggi bunga bank untuk tabungan maka jumlah uang yang beredar akan menurun dan terjadi penurunan jumlah permintaan barang dan jasa secara umum.
CD.pengertian Hukum Ekonomi
Hukum ekonomi adalah suatu huungan sebab akibat5 atau pertalian peristiwa ekonomi yang saling berhubungan satu dengan yang lain dalam kehidupan ekonomi sehari-hari dalam masyarakat.
Menurut Sunaryati Hartono, hukum ekonomi adalah penjabaran hukum ekonomi pembangunan dan hukum ekonomi social, sehingga hukum ekonomi tersebut mempunyai 2 aspek yaitu :
a. Aspek pengaturan usaha-usaha pembangunan ekonomi
b. Aspek engaturan usaha-usaha pembagian hasil pembangunan ekonomi secara serta merata diantara seluruh lapisan masyarakat.
Hukum ekonomi dapat dibedakan menjadi 2, yaitu :
a. hukum ekonomi pembangunan
b. Hukum ekonomi social
Hukum di Indonesia menganut asas sebagai berikut :
a. asas keimanan
b. asas manfaat
c. asas demokrasi
d. asas adil dan merata
e. asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam perikehidupan
f. asas hukum
g. asas kemandirian
h. asas keuangan
i. asas ilmu pengetahuan
j. asas kebersamaan, kekeluargaan, keseimbangan dalam kemakmuran rakyat
k. asas pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
l. asas kemandirian yang berwawasan kenegaraan

http://organisasi.org/pengertian_arti_definisi_hukum_ekonomi_disertai_contoh_pelajaran_pendidikan_ilmu_ekonomi_dasar_belajar_dari_mudah_internet
http://siswantari.wordpress.com/2010/02/27/pengertian-hukum-dan-hukum-ekonomi/
SRI UTAMI N 24209121 2EB13

Pengertian dan Pembatasan Perikatan

Pengertian dan Pembatasan Perikatan
Perikatan adalah terjemahan dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda “verbintenis”. Istilah perikatan ini lebih umum dipakai dalam literature hukum di Indonesia. Perikatan artinya hal yang mengikat orang yang satu terhadap orang yang lain. Hal yang mengikat itu menurut kenyataannya dapat berupa perbuatan. Misalnya jual beli barang, dapat berupa peristiwa misalnya lahirnya seorang bayi, matinya orang, dapat berupa keadaan, misalnya letak pekarangan yang berdekatan, letak rumah yang bergandengan atau bersusun. Karena hal yang mengikat itu selalu ada dalam kehidupan bermasyarakat, maka oleh pembentuk undang- undang atau oleh masyarakat sendiri diakui dan diberi akibat hukum. Dengan demikian, perikatan yang terjadi antara orang yang satu dengan yang lain itu disebut hubungan hukum( legal relation).
Jika dirumuskan, perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi antara orang yang satu dengan orang yang lain karena perbuatan, peristiwa, atau keadaan. Dari rumusan ini dapat diketahui bahwa perikatan itu terdapat dalam bidang hukum harta kekayaan (law of property), dalam bidang hukunm keluarga (family law), dalam bidang hukum waris (law of succession), dalam bidang hukum pribadi (personal law).
Perikatan yang terdapat dalam bidang hukum ini disebut perikatan dalam arti luas.perikatan yang terdapat dalam bidang- bidang hukum tersebut di atas dapat dikemukakan contohnya sebagai berikut:
a) Dalam bidang hukum kekayaan, misalnya perikatan jual beli, sewa menyewa, wakil tanpa kuasa (zaakwaarneming), pembayaran tanpa utang, perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain.
b) Dalam bidang hukum keluarga, misalnya perikatan karena perkawinan, karena lahirnya anak dan sebagainya.
c) Dalam bidang hukum waris, misalnya perikatan untuk mawaris karena kematian pewaris, membayar hutang pewaris dan sebagainya.
d) Dalam bidang hukum pribadi, misalnya perikatan untuk mewakili badan hukum oleh pengurusnya, dan sebagainya.
Perikatan Dalam arti Sempit.
Perikatan yang dibicarakan dalam buku ini tidak akan meliputi semua perikatan dalam bidang- bidang hukum tersebut. Melainkan akan dibatasi pada perikatan yang terdapat dalam bidang hukum harta kekayaan saja,yang menurut sistematika Kitab Undang- Undang hukum Perdata diatur dalam buku III di bawah judul tentang Perikatan.
Tetapi menurut sistematika ilmu pengetahuan hukum, hukum harta kekayaanitu meliputi hukukm benda dan hukum perikatan, yang diatur dalam buku II KUHPdt di bawah judul Tentang Benda. Perikatan dalam bidang harta kekayaan ini disebut Perikatan dalam arti sempit.
Ukuran nilai
Perikatan dalam bidang hukum harta kekayaan ini selalu timbul karena perbuatan orang, apakah perbuatan itu menurut hukum atau melawan hukum. Objek perbuatan itu adalah harta kekayaan, baik berupa benda bergerak atau benda tidak bergerak, benda berwujud atau benda tidak berwujud, yang semuanya itu selalu dapat dinilai dengan uang. Jadi ukuran untuk menentukan nilai atau harga kekayaan atau benda itu adalah uang. Dalam kehidupan modern ini uang merupakan ukuran yang utama.
Debitur Dan Kreditur
Perikatan yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, mewajibkan pihak yang satu dengan yang lain, mewajibkan pihak yang satu untuk berprestasi dan memberi hak kepada pihak yang lain untuk menerima prestasi. Pihak yang berkewajiban berprestasi itu biasa disebut debitur, sedangkan pihak yang berhak atas prestasi disebut kreditur.
Dalam suatu perikatan bisa terjadi bahwa satu pihak berhak atas suatu prestasi. Tetapi mungkin juga bahwa pihak yang berkewajiban memenuhi prestasi itu, di samping kewajiban tersebut juga berhak atas suatu prestasi. Sebaliknya jika pihak lain itu disamping berhak atas suatu prestasi juga berkewajiban memenuhi suatu prestasi. Jadi kedua belah pihak mempunyai hak dan kewajiban timbale balik.
Karena prestasi itu diukur dengan nilai sejumlah uang, maka pihak yang berkewajiban membayar sejumlah uang itu berkedudukan sebagai debitur, sedangkan pihak yang berhak meneriam sejumlah uang itu berkedudukan sebagai kreditur.
Macam- macam Perikatan
Dalam kenyataanya ada beberapa macam perikatan yang dikenal dalam masyarakat menurut syarat yang ditentukan oleh pihak- pihak, atau menurut jenis prestasi yang harus dipenuhi, atau menurut jumlah subyek yang terlibat dalam perikatan itu.
a) Perikatan bersyarat, perikatan yang timbul dari perjanjian dapat berupa perikatan murni dan perikatan bersyarat.
b) Perikatan dengan ketetapan waktu
c) Perikatan alternative
d) Perikatan tanggung menanggung
e) Perikatan yang dapat dan tidak dapat dibagi
f) Perikatan dengan ancaman hukuman
g) Perikatan wajar
Hapusnya Perikatan
Menurut ketentuan pasal 1381 KUHPdt, ada sepuluh cara hapusnya perikatan, yaitu:
a) Karena pembayaran
b) Karena penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan
c) Karena adanya pembaharuan hutang
d) Karena percampuran hutang
e) Karena adanya pertemuan hutang
f) Karena adanya pembebasan hutang
g) Karena musnahnya barang yang terhutang
h) Karena kebatalan atau pembatalan
i) Karena berlakunya syarat batal

SRI UTAMI N 24209121 2EB13

http://http://id.wikipedia.org
http://makalahdanskripsi.blogspot.com/2008/07/makalah-hukum-perikatan.html

Ilmuwan: Facebook, SMS, Twitter, dan Email Adalah Candu Baru bagi Manusia

LONDON--Para ilmuwan menemukan fakta bahwa ketagihan akan internet dan telepon seluler sudah menyerupai ketagihan terhadap rokok. Hal ini mereka temukan dari riset lapangan terhadap ratusan mahasiswa di 12 universitas di seluruh dunia.

Para mahasiswa dilarang membuka email, SMS, Facebook, Twitter selama 24 jam. Mereka hanya diperbolehkan membaca buku dan menelpon dengan telepon rumah. Para mahasiswa harus menuliskan pengalamannya sehari itu dalam buku diari mereka. Apakah mereka merasa terisolasi, cemas, dan gelisah.

Hasilnya cukup mengejutkan. Di Inggris, sebanyak 124 mahasiswa yang sukarela mengikuti survei ini mengaku merasa 'aneh' dalam sehari itu. Beberapa mahasiswa mengaku seperti berada dalam tahap penyembuhan kecanduan narkoba. Mahasiswa lainnya mengatakan mereka seperti sedang berdiet terhadap teknologi.

Gejala ini dinamakan para ilmuwan sebagai 'Information Deprivation Disorder'. "Kami melihat hasilnya. Ini bukan hanya penyakit psikologis, tapi sudah masuk tahap penyakit fisik," kata dr Roman Gerodimos dari Universitas Bournemouth.

"Ini menunjukkan bagaimana teknologi modern dan media modern sudah mengubah hidup manusia," katanya.

"Uniknya, para mahasiswa mengaku merasa gelisah. Tangan mereka selalu mencari-cari ponsel di tempat yang biasanya diletakkan, padahal ponsel itu tidak ada di sana," katanya lagi.

Meski demikian, penelitian juga membuahkan hasil positif. Beberapa mahasiswa mengubah kebiasaan mereka dengan berjalan-jalan ke luar, mengunjungi rekan mereka, ketimbang seharian duduk di depan komputer.

"Apa yang mengejutkan dari penelitian ini adalah fakta bahwa ternyata manusia saat ini punya ketergantungan tinggi terhadap teknologi," katanya.

Ada beberapa tingkatan 'kecanduan' yang dilaporkan. Beberapa mahasiswa mengaku sangat kehilangan ponsel mereka. Sejumlah mahasiswa lainnya mengatakan mereka kangen dengan Facebooknya. Namun yang paling besar adalah mahasiswa tidak bisa mendengarkan musik dari gadget mereka.

"Mahasiswa mengatakan mereka tidak suka suasana sunyi. Mereka merasa tidak nyaman dan aneh," katanya.

Melihat hasil ini, para ilmuwan mengatakan manusia harusnya bisa mengontrol dampak teknologi terhadap dirinya sendiri. "Ada baiknya kita melepas ketergantungan kita dari hal-hal ini minimal sehari dalam setahun,"

Republika OnLine » Breaking News » Internasional
Ilmuwan: Facebook, SMS, Twitter, dan Email Adalah Candu Baru bagi Manusia
Ahad, 02 Januari 2011, 18:22 WIB
Smaller Reset Larger
Daily Mail
REPUBLIKA.CO.ID

Protes via Twitter, Sanksi Mengancam

Jum'at, 31 Desember 2010 , 08:19:00


LONDON - Lagi-lagi situs jejaring sosial Twitter menjadi ajang bagi para pemain menumpahkan uneg-unegnya. Kapten Arsenal Francesc Fabregas mengeluhkan keputusan wasit yang tidak konsisten ketika Arsenal ditahan seri Wigan Athletic 2-2 (1-2), kemarin dini hari.Gelandang timnas Spanyol itu kesal karena sepakan bebas dari Samir Nasri sempat mengenai tangan pemain pengganti Wigan James McCarthur di area terlarang jelang pertandingan berakhir. Namun, wasit Lee Probert tak menjatuhkan penalti.Akibatnya, peluang The Gunners, julukan Arsenal, menceploskan gol penentu kemenangan gagal tercapai. Mereka harus puas bermain seri 2-2 di DW Stadium, markas Wigan. Wigan sunggu beruntung di laga kemarin dini hari.

Bagaimana tidak, dua gol yang mereka tercipta lewat eksekusi penalti Ben Watson pada menit ke-18 dan gol bunuh diri Sebastien Squillaci pada menit ke-81. Adapun dua gol Arsenal dilessakkan Andrei Arshavin di menit ke-39 dan Nicklas Bendtner di menit ke-44.Fabregas membandingkan dengan keputusan wasit lainnya Phil Dowd kala Arsenal menelan kekalahan dari Tottenham 3-2 pada awal musim ini. Ketika itu, gara-gara handsball Fabregas jelang laga berakhir, Tottenham menang 3-2.“Apa yang membedakan handsball ini dengan handsball yang saya alami ketika melawan Spurs (julukan Tottenham)? Wasit tidak mau kami melakukan komplain kepada mereka, tapi mereka berbuat sesuatu yang menyulitkan mereka sendiri,” tulis Fabregas di Twitter.

Kemudian dia menulis lagi. “Saya bukan bermaksud komplain. Saya hanya mempertanyakan sesuatu hal, di mana satu wasit dan wasit lainnya punya standar yang berbeda dalam memberikan penalti. Itu berdasar pada aturan atau perasaan mereka,” lanjut Fabregas.Namun, pemain jebolan Akademi Barcelona itu berupaya mengakhiri kata-katanya di Twitter dengan nada optimistis. “Seperti itulah sepak bola, jadi kami harus tetap berdiri dan merebut kemenangan di Sabtu yang lain,” tulis Fabregas.Akibat kata-katanya di situs jejaring sosial itu, Fabregas terancam sanksi dari FA (asosiasi sepak bola Inggris). Mereka sedang mempelajari kemungkinan pelanggaran yang dilakukan Fabregas. Sebab, dia dianggap mempertanyakan kredibilitas wasit.

Ini bukan masalah pertama yang tercipta gara-gara Twitter. Sebelum ini, bek Newcastle United Jose Enrique mendapat teguran keras dari manajer Newcastle Alan Pardew karena dianggap melanggar kerahasiaan klub. Dia membeberkan cederanya di Twitter.
http://www.pontianakpost.com/index.php?mib=berita.detail&id=84858

Alarm iPhone Mogok di Tahun Baru Tepat di waktu pergantian tahun, alarm iPhone enggan berbunyi. Ada masalah apa?

Minggu, 2 Januari 2011, 16:14 WIB
Indra Darmawan
Apple iPhone 4 (GSM Arena)


VIVAnews - Tepat di saat pergantian tahun, ternyata alarm iPhone yang menggunakan sistem operasi teranyar, iOS 4.2.1, justru mogok.

Hal ini memicu keresahan para pengguna iPhone di ranah Twitter. Mereka melaporkan bahwa alarm yang bermasalah adalah alarm yang diset sebagai alarm tak berulang (cuma sekali).

Kejadian ini tak cuma terjadi pada pengguna iPhone semata. Seperti dikutip dari MobileBurn, cacat software ini juga dialami oleh pengguna iPod Touch. Menurut situs 9to5mac.com, cacat ini juga dialami oleh perangkat iPhone yang menggunakan iOS 4.1 dan iOS4.0.2.

Para pengguna iPhone dan iPod Touch tadi tak akan mendengar alarm yang disetel untuk tanggal 1 Januari 2011 maupun tanggal 2 Januari 2011. Kepada situs Engadget, Apple telah mengakui hal ini secara resmi.

"Kami telah mengetahui masalah yang terjadi pada alarm yang diset tak berulang (non repeating) pada 1 atau 2 Januari. Konsumen yang menyetel alarm berulang (recurring) pada tanggal tadi tetap bisa mendengar alarm, dan pada 3 Januari, semua alarm akan kembali bekerja dengan baik," kata Apple kepada Engadget.

Masalah alarm mogok ini mirip dengan masalah alarm iPhone yang dialami oleh penggunanya di Eropa November lalu. Saat itu, para pengguna iPhone terlambat bangun sejam, gara-gara kesalahan dalam software terkait dengan Daylight Savings Time. http://teknologi.vivanews.com/news/read/197064-alarm-iphone-mogok-di-tahun-baru

SEJARAH PASAR MODAL

Dalam sejarah Pasar Modal Indonesia, kegiatan jual beli saham dan obligasi dimulai pada abad-19. Menurut buku Effectengids yang dikeluarkan oleh Verreniging voor den Effectenhandel pada tahun 1939, jual beli efek telah berlangsung sejak 1880.

Pada tanggal 14 Desember 1912, Amserdamse Effectenbueurs mendirikan cabang bursa efek di Batavia. Di tingkat Asia, bursa Batavia tersebut merupakan yang tertua ke-empat setelah Bombay, Hongkong, dan Tokyo.

Zaman Penjajahan

Sekitar awal abad ke-19 pemerintah kolonial Belanda mulai membangun perkebunan secara besar-besaran di Indonesia. Sebagai salah satu sumber dana adalah dari para penabung yang telah dikerahkan sebaik-baiknya. Para penabung tersebut terdiri dari orang-orang Belanda dan Eropa lainnya yang penghasilannya sangat jauh lebih tinggi dari penghasilan penduduk pribumi.

Atas dasar itulah maka pemerintahan kolonial waktu itu mendirikan pasar modal. Setelah mengadakan persiapan, maka akhirnya berdiri secara resmi pasar modal di Indonesia yang terletak di Batavia (Jakarta) pada tanggal 14 Desember 1912 dan bernama Vereniging voor de Effectenhandel (bursa efek) dan langsung memulai perdagangan.

Pada saat awal terdapat 13 anggota bursa yang aktif (makelar) yaitu : Fa. Dunlop & Kolf; Fa. Gijselman & Steup; Fa. Monod & Co.; Fa. Adree Witansi & Co.; Fa. A.W. Deeleman; Fa. H. Jul Joostensz; Fa. Jeannette Walen; Fa. Wiekert & V.D. Linden; Fa. Walbrink & Co; Wieckert & V.D. Linden; Fa. Vermeys & Co; Fa. Cruyff dan Fa. Gebroeders.

Sedangkan Efek yang diperjual-belikan adalah saham dan obligasi perusahaan/perkebunan Belanda yang beroperasi di Indonesia, obligasi yang diterbitkan Pemerintah (propinsi dan kotapraja), sertifikat saham perusahaan-perusahaan Amerika yang diterbitkan oleh kantor administrasi di negeri Belanda serta efek perusahaan Belanda lainnya.

Perkembangan pasar modal di Batavia tersebut begitu pesat sehingga menarik masyarakat kota lainnya. Untuk menampung minat tersebut, pada tanggal 11 Januari 1925 di kota Surabaya dan 1 Agustus 1925 di Semarang resmi didirikan bursa.

Anggota bursa di Surabaya waktu itu adalah : Fa. Dunlop & Koff, Fa. Gijselman & Steup, Fa. V. Van Velsen, Fa. Beaukkerk & Cop, dan N. Koster. Sedangkan anggota bursa di Semarang waktu itu adalah : Fa. Dunlop & Koff, Fa. Gijselman & Steup, Fa. Monad & Co, Fa. Companien & Co, serta Fa. P.H. Soeters & Co.

Perkembangan pasar modal waktu itu cukup menggembirakan yang terlihat dari nilai efek yang tercatat yang mencapai NIF 1,4 milyar (jika di indeks dengan harga beras yang disubsidi pada tahun 1982, nilainya adalah + Rp. 7 triliun) yang berasal dari 250 macam efek.

Perang Dunia II

Pada permulaan tahun 1939 keadaan suhu politik di Eropa menghangat dengan memuncaknya kekuasaan Adolf Hitler. Melihat keadaan ini, pemerintah Hindia Belanda mengambil kebijaksanaan untuk memusatkan perdagangan Efek-nya di Batavia serta menutup bursa efek di Surabaya dan di Semarang.

Namun pada tanggal 17 Mei 1940 secara keseluruhan kegiatan perdagangan efek ditutup dan dikeluarkan peraturan yang menyatakan bahwa semua efek-efek harus disimpan dalam bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Hindia Belanda. Penutupan ketiga bursa efek tersebut sangat mengganggu likuiditas efek, menyulitkan para pemilik efek, dan berakibat pula pada penutupan kantor-kantor pialang serta pemutusan hubungan kerja. Selain itu juga mengakibatkan banyak perusahaan dan perseorangan enggan menanam modal di Indonesia.

Dengan demikian, dapat dikatakan, pecahnya Perang Dunia II menandai berakhirnya aktivitas pasar modal pada zaman penjajahan Belanda
BAPEPAM.GO.ID

KPK Persoalkan Bagi-bagi Tiket Gratis

Ngono Yo Ngono Ning Ojo Ngono

PERNYATAAN Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) M Jasin, yang menilai pemberian tiket gratis menonton pertandingan final turnamen Sepakbola AFF Suzuki, ditanggapi sinis para politisi Senayan.

Bendahara PSSI yang juga anggota Fraksi Demokrat DPR Achsa-nul Qosasi, meminta KPK tidak menggebyah uyah atau menyamaratakan tiket sepakbola dengan gra-tiflkasi.

Dia bilang, KPK ngono yo ngono, ning ojo ngono. Artinya, kalau KPK mau bersikap tegas dalam pemberantasan korupsi, boleh saja, tapi jangan berlebihan.

"Karena yang kita berikan itu undangan. Lucu kan kalau undangan disuruh bayar? Sebodoh-bodohnya kita, masih bisa membedakan mana gratifikasi, mana yang bukan. Kita butuh dukungan pejabat, mulai dari presiden, menteri dan lain-lain supaya Timnas menang," kata Qosasi.

Lebih lanjut Wakil Ketua Komisi XI DPR ini mengingatkan, masih banyak kasus korupsi yang bisa dijadikan prioritas untuk diselesaikan KPK. .

"Jadi jangan ngurusi tiket sepakbola yang remeh temeh. FIFA, AFC, AFF, kita undang secara gratis. Masak Presiden dan pejabat lainnya tidak kita kasih. Tolong, renungkan masalah ini," pinta Qosasi.

Anggota Komisi III DPR Herman Heri menilai KPK genit. Kenapa kok KPK memelototi masalah kecil dan menutup mata pada kasus besar.

"Apa betul, gara-gara tiket bola, kebijakan bisa berubah? Jadi, harus realistis lah, jangan genit. Rugi, kita capek-capek pilih pimpinan KPK, eh temyata kerjanya cuma ngeributin soal tiket," kata Herman Heri.

Anggota Komisi III DPR lainnya, Gayus Lumbuun, menantang KPK apa berani menanyakan satu per satu pejabat yang nonton bola di tribun VVIP barat Gelora Bung Karnomengenai asal tiketnya?

"Coba, berani nggak tanya pada presiden, menteri-menteri, Panglima TNI, Kapolri dan pejabat lain itu tiketnya dari mana? Kalau berani bagus. Kalau tidak, ya omong kosong," sentil Gayus Lumbuun.

Gayus bilang, kalau ingin menegakkan hukum dengan ekstrim, harus dibarengi rasionalitas. Kalau tidak, hanya ngawang-awang.

"Jangan gunakan jaring laba-laba kalau sasarannya hanya kawanan serangga. Seharusnya yang diurus KPK itu kasus korupsi yang gede, bukan kroco," cetus Gayus.

Kepala Humas KPK Johan Budi Sapto Prabowo menyatakan, undangan nonton final Piala AFF tidak dikategorikan sebagai gratifikasi.

"Karena tidak terkait dengan jabatan. Jadi, KPK tidak akan melakukan tindakan apapun. Mereka pun tidak perlu melaporkan tentang penerimaan tiket itu kepada KPK," ujar Johan. hps/oni
Entitas terkaitGayus | Herman | Kapolri | KPK | Lucu | Panglima | Seharusnya | Timnas | VVIP | Bendahara PSSI | KPK Persoalkan | Masak Presiden | Piala AFF | Sepakbola AFF | Tiket Gratis | Fraksi Demokrat DPR | Gelora Bung Karnomengenai | Anggota Komisi III DPR | Wakil Ketua Komisi XI DPR | Anggota Komisi III DPR Herman Heri | Ngono Yo Ngono Ning Ojo Ngono | PERNYATAAN Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi | Kepala Humas KPK Johan Budi Sapto Prabowo |
Ringkasan Artikel Ini
KPK Persoalkan Bagi-bagi Tiket Gratis. Ngono Yo Ngono Ning Ojo Ngono PERNYATAAN Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) M Jasin, yang menilai pemberian tiket gratis menonton pertandingan final turnamen Sepakbola AFF Suzuki, ditanggapi sinis para politisi Senayan. Anggota Komisi III DPR lainnya, Gayus Lumbuun, menantang KPK apa berani menanyakan satu per satu pejabat yang nonton bola di tribun VVIP barat Gelora Bung Karnomengenai asal tiketnya? Seharusnya yang diurus KPK itu kasus korupsi yang gede, bukan kroco," cetus Gayus.

Jumlah kata di Artikel : 397
Jumlah kata di Summary : 79
Ratio : 0,199

*Ringkasan berita ini dibuat otomatis dengan bantuan mesin. Saran atau masukan dibutuhkan untuk keperluan pengembangan perangkat ini dan dapat dialamatkan ke tech at mediatrac net.
26 Dec 2010

* Politik
* Rakyat Merdeka
http://bataviase.co.id/node/507559

Perdagangan elektronik (E-COMMERCE)

Perdagangan elektronik atau e-dagang (bahasa Inggris: Electronic commerce, juga e-commerce) adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, www, atau jaringan komputer lainnya. E-dagang dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventori otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis.

Industri teknologi informasi melihat kegiatan e-dagang ini sebagai aplikasi dan penerapan dari e-bisnis (e-business) yang berkaitan dengan transaksi komersial, seperti: transfer dana secara elektronik, SCM (supply chain management), e-pemasaran (e-marketing), atau pemasaran online (online marketing), pemrosesan transaksi online (online transaction processing), pertukaran data elektronik (electronic data interchange /EDI), dll.

E-dagang atau e-commerce merupakan bagian dari e-business, di mana cakupan e-business lebih luas, tidak hanya sekedar perniagaan tetapi mencakup juga pengkolaborasian mitra bisnis, pelayanan nasabah, lowongan pekerjaan dll. Selain teknologi jaringan www, e-dagang juga memerlukan teknologi basisdata atau pangkalan data (databases), e-surat atau surat elektronik (e-mail), dan bentuk teknologi non komputer yang lain seperti halnya sistem pengiriman barang, dan alat pembayaran untuk e-dagang ini.

E-dagang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1994 pada saat pertama kali banner-elektronik dipakai untuk tujuan promosi dan periklanan di suatu halaman-web (website). Menurut Riset Forrester, perdagangan elektronik menghasilkan penjualan seharga AS$12,2 milyar pada 2003. Menurut laporan yang lain pada bulan oktober 2006 yang lalu, pendapatan ritel online yang bersifat non-travel di Amerika Serikat diramalkan akan mencapai seperempat trilyun dolar US pada tahun 2011.
Daftar isi

* 1 Sejarah perkembangan
* 2 Faktor kunci sukses dalam e-commerce
* 3 Masalah e-commerce
* 4 Aplikasi bisnis
* 5 Perusahaan terkenal
* 6 Kecocokan barang
* 7 Lihat pula
* 8 Pranala luar
* 9 Referensi

Sejarah perkembangan

Istilah "perdagangan elektronik" telah berubah sejalan dengan waktu. Awalnya, perdagangan elektronik berarti pemanfaatan transaksi komersial, seperti penggunaan EDI untuk mengirim dokumen komersial seperti pesanan pembelian atau invoice secara elektronik.

Kemudian dia berkembang menjadi suatu aktivitas yang mempunya istilah yang lebih tepat "perdagangan web" — pembelian barang dan jasa melalui World Wide Web melalui server aman (HTTPS), protokol server khusus yang menggunakan enkripsi untuk merahasiakan data penting pelanggan.

Pada awalnya ketika web mulai terkenal di masyarakat pada 1994, banyak jurnalis memperkirakan bahwa e-commerce akan menjadi sebuah sektor ekonomi baru. Namun, baru sekitar empat tahun kemudian protokol aman seperti HTTPS memasuki tahap matang dan banyak digunakan. Antara 1998 dan 2000 banyak bisnis di AS dan Eropa mengembangkan situs web perdagangan ini.
[sunting] Faktor kunci sukses dalam e-commerce

Dalam banyak kasus, sebuah perusahaan e-commerce bisa bertahan tidak hanya mengandalkan kekuatan produk saja, tapi dengan adanya tim manajemen yang handal, pengiriman yang tepat waktu, pelayanan yang bagus, struktur organisasi bisnis yang baik, jaringan infrastruktur dan keamanan, desain situs web yang bagus, beberapa faktor yang termasuk:

1. Menyediakan harga kompetitif
2. Menyediakan jasa pembelian yang tanggap, cepat, dan ramah.
3. Menyediakan informasi barang dan jasa yang lengkap dan jelas.
4. Menyediakan banyak bonus seperti kupon, penawaran istimewa, dan diskon.
5. Memberikan perhatian khusus seperti usulan pembelian.
6. Menyediakan rasa komunitas untuk berdiskusi, masukan dari pelanggan, dan lain-lain.
7. Mempermudah kegiatan perdagangan

Masalah e-commerce

1. Penipuan dengan cara pencurian identitas dan membohongi pelanggan.
2. Hukum yang kurang berkembang dalam bidang e-commerce ini.

Aplikasi bisnis

Beberapa aplikasi umum yang berhubungan dengan e-commerce adalah:

* E-mail dan Messaging
* Content Management Systems
* Dokumen, spreadsheet, database
* Akunting dan sistem keuangan
* Informasi pengiriman dan pemesanan
* Pelaporan informasi dari klien dan enterprise
* Sistem pembayaran domestik dan internasional
* Newsgroup
* On-line Shopping
* Conferencing
* Online Banking/internet Banking
* Product Digital/Non Digital
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas http://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_elektronik

PASAR MODAL

Aktivitas pasar modal di Indonesia telah berlangsung cukup lama yaitu sejak tahun 1912, dan ketika itu masih dilakukan sepenuhnya oleh penjajahan Belanda. Pada saat itu, efek yang di perdagangkan ialah saham dan obligasi milik perusahaan dan pemerintahan Hindia Belanda. Setelah melewati masa kemerdekaan, pemerintahan Indonesia mengambil alih dan meneruskan kembali perdagangan efek yang telah dirintis oleh pemerintahan Hindia Belanda itu.
Perkembangan pasar modal di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat terutama setelah pemerintahan melakukan berbagai regulasi di didang keuangan dan perbankkan termasuk pasar modal. Para pelaku di pasar modal telah menyadari bahwa perdagangan efek dapat memberikan return yang cukup baik bagi mereka, dan sekaligus memberikan konsribusi yang besar bagi perkembangan perekonomian negara kita
Pasar modal (capital market) adalah lembaga keuangan bukan bank yang mempunyai kegitan berupa penawaran dan perdagangan efek. Selain itu juga merupakan lembaga profesi yang berkaitan dengan transaksi jual beli efek dan perusahan publik yang berkaitan dengan efek. Dengan demikian pasar modal dikenal sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli modal / dana.
Pengertian efek
Efek merupakan surat berharga yang meliputi antara lain surat pengakuan utang, surat berharga komersial ( commercial paper ), saham, obligasi, tanda bukti hutang, right issue, dan waran ( warrant ).
Pasar modal berbeda dengan pasar uang, dimana perbedaan terletak pada jangka waktu atau jatuh tempo produknya. Pasar uang dikenal sebagai pasar yang menyediakan sarana peminjaman dana dalam jangka pendek ( jatuh tempo kurang atau sama dengan satu tahun ). Pasar modal mempunyai jangka waktu panjang, atau lebih dari satu tahun.
Perbedaan lainya terletak pada fungsinya, dimana pasar uang melakukan kegiatan mengalokasikan dana secara efektif dan efesien dari pihak yang mempunyai kelebihan dana kepada pihak yang kekurangan sehingga terjadi keseimbangan antara penawaran dan permintaan dana.
Surat berharga yang diperdagangkan dalam pasar uang terdiri dari surat berharga jangka panjang, menengah, dan pendek, namun transaksi yang dilakukan tetap jangka waktu pendek. Jenis surat berharga yang umumnya diperdagangkan dalam pasar uang meliputi antara lain surat promes, surat pembendaharaan Negara, surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah, surat wesel yang diaskep oleh bank, sertifikat deposito, dan sertifikat yang dikeluarkan oleh bank sentral atau sertifikat Bank Indonesia.
BAB II
PEMBAHASAN
Pasar Modal adalah tempat perusahaan mencari dana segar untuk mengingkatkan kegiatan bisnis sehingga dapat mencetak lebih banyak keuntungan. Dana segar yang ada di pasar modal berasal dari masyarakat yang disebut juga sebagai investor. Para investor melakukan berbagai tehnik analisis dalam menentukan investasi di mana semakin tinggi kemungkinan suatu perusahaan menghasilkan laba dan semakin kecil resiko yang dihadapi maka semakin tinggi pula permintaan investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan tersebut.
Pada pasar modal pelakunya dapat berupa perseorangan maupun organisasi / perusahaan. Bentuk yang paling umum dalam investasi pasar modal adalah saham dan obligasi. Saham dan obligasi dapat berubah-ubah nilainya karena dipengaruhi oleh banyak faktor. Saat ini pasar modal di Indonesia adalah Bursa Efek Jakarta atau yang disingkat BEJ dan Bursa Efek Surabaya atau yang disingkat BES.
Kegiatan Pasar Modal
Dasar hukum pasar modal adalah UU No.8/1995 tentang Pasar Modal kemudian PP No. 45/1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal. Terdapat beberapa aspek yang berkaitan dengan kegitan pasar modal, yang meliputi :
Pelaku
Pelaku pasar modal adalah pembeli dan penjual dana atau modal baik perorangan maupun badan usaha yang sebagian dari mereka malakukan penyisihan dananya untuk kegiatan produktif dan sebagian lain memerlukan tambahan dana/ modal untuk mengembangkan usahanya.
Komoditas
Komoditas adalah barang atau produk yang diperjual belikan di pasar modal. Yang termasuk komoditas antara lain bursa uang, modal, timah, karet, tembakau, minyak, emas, perkapalan, asuransi, perbankan, dan lainnya.
Lembaga Penunjang
Lembaga penunjang adalah profesi yang berkaitan dengan aktivitas di pasar modal. Lembaga ini antara lain penjamin emisi efek, penanggung (guarantor), agen pembayar (paying agent), pedagang efek, broker, biro adminitrasi efek, dan lainnya.
Hak dan Kewajiban
Hak dan kewajiban adalah ketentuan yang terkandung dalam kegiatan pasar modal dan harus dipatuhi oleh semua anggota.
Pelaku di pasar modal yang ingin menanamkan modalnya dan memperoleh keuntungan disebut melakukan kegiatan investasi. Kegiatan ini merupakan aktivitas menanamkan modal, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan harapan mendapatkan sejumlah keuntungan pada waktu tertentu.
Terdapat dua cara untuk melakukan inventasi di pasar modal, yaitu sebagai berikut:
Pasar Perdana yaitu pasar yang pertama kali melakukan penawaran efek dari penjual efek( emiten ) kepada masyarakat umum. Pembelian efek dapat dilakukan di pasar perdana.
Pasar Sekunder dengan harga efek ditentukan oleh kondisi perusahaan emiten, serta kekuatan permintaan dan penawaran efek di bursa. Pembelian efek dapat dilakukan di pasar sekunder.
Pengelola Pasar Modal
Pasar modal di Indonesia dikelola oleh Badan Pengawasan Pasar Modal ( Bapepam) yang struktur organisasinya berada di bawah Dapartemen Keuangan.
Tugas dan Fungsi Bapepam
1. Melakukan pembinaan, membuat peraturan, dan mengawasi kegitan pasar modal sehari–hari.
2. Mewujudkan terciptanya kegitan pasar modal yang teratur, wajar, dan efesien dengan tujuan melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.
3. Melaksanakan pembinaan terhadap semua pelaku dan lembaga yang berkaitan dengan pasar modal.
4. Mempertanggungjawabkan seluruh aktivitasnya ke Mentri Keuangan. Bapepam juga dapat memberikan pendapat ke Mentri Keuangan berkaitan dengan keputusan-keputusan yang berhubungan dengan pasar modal.

www.contohskripsitesis.com

Irfan Bachdim Terjebak di Tengah Pertarungan Kepentingan

Irfan Bachdim Terjebak di Tengah Pertarungan Kepentingan

– Timnas Merah Putih sepertinya terus direcoki oleh hal-hal non-teknis. Kini striker timnas, Irfan Bachdim, yang harus terseret dan terjebak dalam pertarungan kepentingan. Semuanya berawal ketika Persema Malang -- klub tempat Irfan mulai merintis karier profesionalnya di Indonesia – memutuskan untuk keluar dari kompetisi Liga Super Indonesia (LSI). Klub berjuluk Laskar Ken Arok itu ingin menjadi klub profesional dan mandiri yang tidak bergantung pada dana APBD seperti kebanyakan klub-klub LSI. Penggunaan dana APBD dinilai membuat klub jadi tidak profesional karena banyak campur tangan, intrik dan kepentingan.
Klub saudara tua Arema Malang itu hengkang dari LSI juga karena sering dirugikan selama berpartisipasi di kompetisi miliki PSSI tersebut. Alhasil, Persema memilih pindah ke Liga Primer Indonesia (LPI) yang menjadi kompetisi tandingan LSI.
PSSI menilai LPI sebagai kompetisi ilegal karena keberadaannya tidak berada di bawah PSSI. Dan sebagai konsekuensi atas keilegalan tersebut, PSSI mengancam akan memberikan sanksi degradasi kepada klub yang bersikeras ikut LPI.
Sialnya, tidak hanya klub saja yang bakal terkena sanksi PSSI. Ancaman hukuman juga akan menerpa semua yang terlibat dalam klub peserta LPI tersebut.
‘’Sanksi juga akan diberikan kepada semua yang ikut terlibat mulai dari tim manajemen, jajaran pelatih maupun pemain yang saat ini memperkuat klub tersebut,’’ kata CEO PT Liga Indonesia, Joko Driyono, seperti dikutip Antara.
Irfan Bachdim pun akhirnya ikut terseret dan terjebak dalam pertarungan dua kepentingan tersebut . Dia terancam dicoret dari timnas apabila memilih tetap bergabung dengan Persema Malang dan bermain di kompetisi tandingan PSSI.
Irfan Bachdim memang harus memilih. Apakah dia akan memilih LPI demi menghormati kontraknya bersama Persema Malang. Ataukah dia harus tunduk pada ancaman PSSI demi menyelamatkan mimpinya bermain bersama timnas.
Apapun pilihan Irfan, yang pasti adalah ucapan pelatih Alfred Riedl kembali terbukti kebenarannya. Bahwa banyak kepentingan non-teknis yang merecoki.

Republika - Jumat, 31 Desember
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA